Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu:
| a) | beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan; |
| b) | beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. |
Beban
yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun
merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya
administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya.
Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui
amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat
kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka
kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
| a. |
Biaya
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya
pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk
upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang
diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan,
biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak
kecuali Pajak Penghasilan.
Biaya-biaya
yang dimaksud adalah biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada
tahun pengeluaran.
Untuk dapat dibebankan sebagai biaya,
pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung
dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang merupakan Objek Pajak.
Dengan
demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh
dibebankan sebagai biaya.
Contoh: Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari:
| ||||||||||
|
Apabila
seluruh biaya adalah sebesar Rp 200.000.000,00, maka biaya yang boleh
dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
adalah sebesar 3/4 x Rp200.000.000,00 = Rp150.000.000,00.
Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan. Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Namun demikian, pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel dan Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.
Mengenai
pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya yang
benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan biaya yang pada hakekatnya
merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi
boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
| |||||||||||
| b. | Penyusutan
atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas
pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 dan Pasal 11A penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta
berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas
biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Selanjutnya lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 11A beserta penjelasannya. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi. | ||||||||||
| c. | Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. | ||||||||||
| d. | Kerugian
karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan
dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. | ||||||||||
| e. | Kerugian dari selisih kurs mata uang asing. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. | ||||||||||
| a) | Apabila wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kursnya dilakukan pada saat terjadinya realisasi mata uang asing tersebut. | ||||||||||
| b) | Apabila wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun (per tanggal neraca), maka pembebanan sellisih kursnya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. | ||||||||||
| c) | Rugi selisih kurs karena kebijakan Pemerintah dibidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan secara bertahap berdasarkan realisasi mata uang tersebut. | ||||||||||
| d) | Rugi
selisih kurs yang terjadi tahun 1997 baik yang sudah direalisasi
maupun belum dapat dibebankan sekaligus atau diamortisasi selama 5
tahun. | ||||||||||
| f. | Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
Biaya
penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi
pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.
| ||||||||||
| g. | Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan. Syarat : | ||||||||||
| a) | Berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan. | ||||||||||
| b) | Dilakukan dalam batas dan jumlah yang wajar serta tidak dipengaruhi hubungan istimewa. | ||||||||||
| c) | Pendidikan dan pelatihan tersebut ditentukan oleh pemberi kerja (KEP-545/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006). | ||||||||||
| h. | Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir. Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, namun dapat juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya. Berdasarkan KEP-238/PJ./2001, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat : | ||||||||||
| a) | Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial. | ||||||||||
| b) | Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. | ||||||||||
| c) | Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus (dapat berupa penerbitan internal asosiasi atau sejenisnya), dan | ||||||||||
| d) | Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak (dilampirkan dalam SPTnya). | ||||||||||
Selain tersebut diatas biaya-biaya lain yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah :
| 1. | Pengeluaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah Syarat (SE-02/PJ.42/2002): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | Memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | Berkaitan dengan biaya 3M atas objek pajak yang tidak dikenakan PPh Final / tidak dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto/khusus; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | Bukan untuk sanksi berupa bunga, denda atau kenaikan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bea
atas perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan Bruto. Menurur SE-01/PJ.42/2002 perlakuannya adalah sebagai berikut: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | BPHTB atas hak atas tanah yang dimiliki dan dipergunakan dalam Perusahaan dibiayakan dengan mekanisme amortisasi sesuai Pasal 11A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | BPHTB atas hak atas bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam Perusahaan dibiayakan melalui penyusutan sesuai dengan Pasal 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | PBB atas tanah dan bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam Perusahaan dapat dikurangkan sekaligus sebagai biaya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimum 5 tahun) Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. Contoh: PT A dalam tahun 1995 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1.200.000.000,00. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar